Pertanyaan di atas mungkin terdengar sedikit naif, tidak penting atau malah konyol? Persoalan yang sesederhana itu saja dipertanyakan. Ya jelas beda, pendidikan itu dilakukan di sekolah, namanya juga mendidik. Kalau pelatihan itu diberikan di kursus-kursus, lembaga pelatihan, diklat dan lain-lain. Sekilas jawaban di atas, cukuplah memuaskan. Sekarang saya akan ajukan pertanyaan lanjutannya: sekolah yang ada saat ini itu mendidik atau melatih? Wah, itu bahkan sebuah pertanyaan yang lebih konyol lagi. Ya mendidik dan juga melatih. Mendidik dengan pelajaran-pelajaran moral dan melatih dengan keahlian-keahlian yang akan dapat dipakai nantinya di dalam dunia kerja. Itulah kelebihan sekolah dibandingkan dengan lembaga-lembaga pelatihan atau kursus. OK, jawabannya saya terima. Pertanyaan berikutnya: apa sih yang diharapkan dari sebuah pendidikan? Nah kalau ini pertanyaannya lumayan. Jawabannya supaya terdengar sedikit elit akan saya ambil dari undang-undang. Menciptakan manusia Indonesia yang beriman, bertakwa dan berilmu. OK, pertanyaan berikutnya: apakah kita sudah beriman, bertakwa dan berilmu? Wah kalau itu sih belum sepenuhnya. Pendidikan kita masih morat-marit soalnya. Jadi bagaimana kita membenahi semua ini? Ya kita mulai dari sekolah, anggaran pendidikan dinaikkan, kesejahteraan guru dinaikkan, dsb, dsb.
Sekarang marilah kita kritisi jawaban atas pertanyaan di atas. Pater Drost S.J. pernah membahas persoalan di atas dalam artikelnya beberapa tahun yang lalu dengan judul yang mirip: “Sekolah: Mengajar atau Mendidik?” Menurut beliau jawaban bahwa sekolah melakukan kedua-duanya bukanlah sebuah jawaban karena melarikan diri dari esensi persoalan sesungguhnya. Saya sepenuhnya setuju. Dan dalam tulisan ini saya akan memberikan sebuah tekanan di sisi lain.
Saya akan mulai dengan sebuah tesis bahwa sekolah sekarang tidak mendidik, hanya melatih. Wah apa Anda tidak keliru dengan tesis seperti itu? Ya, sekolah sekarang telah menyimpang dari tujuannya yang mulia yaitu mendidik. Untuk itu lebih baik saya jabarkan dulu apakah pendidikan dalam pengertian saya. Pendidikan dalam arti luas adalah budaya, cara manusia untuk mempertahankan eksistensinya di muka bumi ini. Ia adalah sebuah proses untuk menurunkan pengetahuan yang diperoleh dari generasi sebelumnya kepada generasi yang baru. Pengetahuan itu bisa bermacam-macam: teknologi untuk mempermudah hidup, sejumlah norma untuk menjaga keutuhan ikatan sosial, etika untuk mencapai kebaikan bersama. Produk budaya inilah yang membuat manusia mampu bertahan sebagai sebuah spesies yang sukses. Proses ini membuat sebuah akumulasi pengetahuan yang eksponensial, setiap generasi tidak perlu lagi memulai sesuatu dari nol melainkan memperoleh akumulasi dari pengetahuan generasi sebelumnya. Sebuah kata kunci dalam proses ini adalah perubahan. Akumulasi pengetahuan ini tidaklah statis, ia haruslah tanggap terhadap perubahan. Kalau tidak, tidaklah ada gunanya. Kecepatan untuk mengatasi perubahan inilah yang menjadikannya sebuah alat ketahanan yang luar biasa. Manusia tidak perlu berubah secara fisiologis, karena akan membutuhkan ribuan generasi, melainkan hanya perlu mengubah cara hidupnya, sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh binatang. Dialah garansi supaya kita tidak punah!
Sekarang kita melihat dua dilema dalam pendidikan, di satu pihak ia haruslah menurunkan pengetahuan dari generasi lama, alias mendukung status quo, di pihak lain ia harus peka terhadap perubahan, alias progresif. Dan dari jaman dulu yang namanya status quo dan progresif selalu bertempur, paling tidak gencatan senjata. Di mana posisi pendidikan saat ini. Saat ini status quo berkuasa. Perubahan yang diusung oleh ilmu-ilmu murni seperti sepeda kehabisan angin. Di mana-mana jumlah mahasiswa ilmu murni menurun, kalah pamor dengan ilmu terapan, yang menawarkan segala kemapanan dalam kehidupan modern. Pendidikan menjadi hanyalah menjadi sebuah pelatihan. Ia melatih orang menjadi seorang insinyur, seorang dokter, seorang akuntan, dll. Jargon pendidikan sekarang adalah mendidik tenaga ahli!
Bahayakah ini? Ya, lebih dari pada yang Anda bayangkan. Kemapanan dan kenyamanan kehidupan modern di satu pihak membuat hidup lebih mudah, tapi di pihak lain membuat kita terlena. Saya tidak menafikan bahwa kita tidak butuh insinyur, dokter dan semua tenaga ahli lainnya. Kita membutuhkan mereka, sangat butuh malah, apalagi di dunia ketiga seperti Indonesia. Tapi bukan itu saja yang kita butuhkan. Kita juga butuh pionir, pembuka jalan peradaban:orang-orang berani berjalan di muka untuk memastikan bahwa perjalanan umat manusia di masa depan dapat berjalan dengan mulus. Kita memang tidak butuh banyak orang seperti itu, cukup segelintir saja, namun niscaya. Dan yang lebih penting lagi dukungan dari manusia yang lain untuk memberi sangu mereka dalam perjalanan mereka merambah hutan peradaban baru. Kiranya pantas kita menyangui mereka karena masa depan di tangan mereka. Merekalah yang membuat rambu-rambu di depan kita. Mereka akan berseru kalau kita salah jalan dan harus berbalik arah.
Di manakah posisi kita saat ini? Kita kekurangan orang-orang seperti itu. Kita bagaikan sebuah karavan yang maju tanpa arah yang jelas. Meminjam istilah Anthony Giddens, kita bagaikan sebuah juggernaut yang blong tanpa rem dan tinggal menunggu waktu saja jatuh lewat jalan yang curam ke jurang. Pendidikan telah gagal. Ia lebih mengabdi pada status quo, dengan iming-iming ketentraman dan kenikmatan, karena menjadi pionir memang tidaklah mudah dan penuh tantangan dan penderitaan.
Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskan kita bubarkan semua sekolah yang telah ada? Saya tidak berkata demikian. Yang harus kita lakukan adalah melakukan sebuah redifinisi atas sekolah. Sekolah harus mengakomidasi dua kepentingan yang sepertinya berlawanan, status quo dan progresif, dengan kata lain ideologi kanan dan kiri, konservatif dan sosialis. Sistem pendidikan saat ini yang lebih condong ke kanan harus dikembalikan ke tengah. Apa yang harus kita tempuh untuk mencapai hal di atas? Yang pertama-tama harus dilakukan adalah membenahi regulasi yang hanya memungkinkan satu sistem pendidikan yang hidup. Pendidikan haruslah dibiarkan plural. Lho, kalau begitu bagaimana dengan standardidasi dan kualitas kelulusan? Ingat! Kita harus keluar dari paradigma bahwa sekolah adalah pencetak tenaga kerja, sehingga murid dianggap sebagai produk yang harus distempel oleh bagian quality assurance apakah ia layak pakai atau tidak. Pendidikan yang mengakomodasi banyak sistem akan memberikan ruang untuk terjadinya dialektika antar beberapa mahzab pendidikan. Yang menginginkan pendekatan agama silahkanlah mendirikan madrasah dengan kurikulum yang mereka inginkan. Yang menganut sistem liberal arts juga silahkan. Yang anarkis seperti Illich juga silahkan. Biarlah dunia pendidikan ramai oleh sebuah diskusi besar, dan semuanya diharapkan dapat saling mengisi kekurangan masing-masing. Saya percaya masing-masing sistem memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing.
Kalau begitu bagaimana dengan pelatihan tenaga ahli? Pelatihan tenaga ahli dibedakan dengan pendidikan secara umum. Oleh sebab itu haruslah ada pembedaan yang jelas atas sekolah umum dan sekolah kujuruan. Saya mengusulkan bahwa pendidikan umum yang wajib dijalani setiap anak didik cukup sampai 9 tahun, dan pendidikan kejuruan tidak boleh diadakan pada level tersebut. Ini bukan berarti meregulasi bahwa orang tidak boleh belajar keahlian pada usia dini. Mereka tetap bisa belajar di luar sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan yang dimaksud di sini adalah sekolah yang dikhususkan untuk mencetak tenaga ahli, alias tenaga profesional. Dengan memberikan pendidikan keahlian terlalu awal akan mengambil hak anak untuk mendapatkan pendidikan umum yang memberikan makanan bagi jiwanya.
Di tahap pendidikan harus ada garis batas yang jelas antara mencetak pemikir (scientists) dan tenaga ahli (professionals). Keduanya adalah jalur yang sungguh berbeda. Setiap bidang keilmuan sebenarnya selalu memiliki dua sisi ini, ilmu murni dan terapan. Kiranya kita perlu membedakan kedua sistem ini, contoh untuk ilmu kedokteran, perlu dibedakan institusi yang mencetak dokter sebagai profesi dan dokter sebagai seorang ilmuwan. Kedua memakai pendekatan yang sama sekali berbeda. Yang satunya memakai metode sedangkan yang satunya juga mencari metode baru. Begitu pula dengan ilmu hukum dan akuntansi. Dengan menyatukan mereka dalam sebuah institusi yaitu universitas justru banyak menghilangkan fungsi yang satunya yaitu fungsi keilmuan sehingga menjadi lebih condong pada fungsi keahlian. Untuk itulah perlu pembedaan yang jelas antara universitas sebagai pusat keilmuan, dan politeknik sebagai pusat keahlian.
Lalu bagaimana dengan sertifikasi. Saya tidak bilang bahwa sertifikasi tidak perlu, tapi ia bukanlah tanggung jawab pendidikan. Sertifikasi biarlah diatur oleh lembaga profesi yang bersangkutan. Lembaga profesi sekarang terlalu banyak terlibat dalam pendidikan sehingga ia membentuk sistem pendidikan seperti yang mereka inginkan. Outcome (bukan output) dari pendidikan adalah kesadaran yang tidak bisa diukur dengan angka, sehingga naif sekali kalau seorang anak dikatakan lulus hanya dengan berdasarkan angka ujiannya. Setiap guru pasti tahu bahwa anak didiknya hanya hafal ketika ujian dan sesudah itu seluruhnya akan menguap dari kepalanya. Sedangkan keahlian atau kompetensi adalah sesuatu yang terukur sehingga bisa diuji. Setiap orang harus mendapat kesempatan yang sama untuk belajar suatu keahlian: ilmu yang bisa diperoleh secara bebas dengan biaya yang terjangkau, buku yang tersedia luas, dan biaya sertifikasi yang murah, hanya sebagai ongkos administrasi. Sertifikasi tidak boleh menjadi sebuah pembatas yang sengaja diciptakan untuk membuat orang tidak bisa memasuki suatu bidang profesi, hanya kaena biaya sertifikasi yang terlalu mahal.
Yang kedua adalah kesadaran bahwa kita membutuhkan rasio yang lebih masuk dari universitas dan politeknik sebuah puncak dari pendidikan dan pelatihan. Jumlah pemikir pasti jauh lebih sedikit dari tenaga ahli. Universitas cukup menampung sepuluh persen, dan sisanya politeknik. Jumlah universitas sekarang terlalu banyak sehingga menimbulkan apa yang saya istilahkan dengan inflasi keilmuan. Hal ini juga terjadi karena masyarakat kita terlalu memuja status (yaitu gelar sarjana), yang membuat permintaan pasar akan gelar sarjana, bukan keilmuan, meningkat dan didirikanlah universitas di mana-mana. Langkah yang ditempuh sekarang yaitu akreditasi tidaklah tepat karena pemeringkatan hanyalah dapat dilakukan jika kita masih memakai paradigma lama. Yang harus dilakukan adalah melakukan pengurangan drastis jumlah universitas dan mengkonversinya menjadi politeknik. Satu atau dua universitas di setiap propinsi sudah lebih dari cukup. Lagi pula kemampuan intelektual anak yang diharapkan dapat menjadi seorang pemikir memang kurang dari sepuluh persen. Yang lainnya jangan dipaksakan.
Yang lebih sulit mungkin mengubah pandangan masyarakat bahwa anak-anak mereka harus menjadi seorang sarjana. Sarjana bukanlah sebuah status melainkan sebuah tanggung jawab. Ia lebih menjadi sebuah beban ketimbang sebuah kebanggaan. Seorang sarjana adalah seorang yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk kemajuan peradaban manusia. Berpikir ialah tugasnya. Meskipun ia tidak memberikan kontribusi langsung, masyarakat harus menanggung hidup mereka, karena kelangsungan peradaban tergantung dari mereka.
ini ada banyak sekali informasi pembukaan lowongan pekerjaan di Kementerian Negara/Departemen2 RI. Ada di BKPM, ESDM, Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan dan Departemen Hukum dan HAM. Posisi yang ditawarkan berbagai macam dan terbuka untuk hampir semua disiplin ilmu baik itu tingkat Diploma ataupun Sarjana (S1 s.d S3). Tapi harus cepetan.. karena waktunya agak2 mepet, rata2 penutupan lowongannya 
hascarya
tovic
Oesman Subekti
blekuthuk
penasehat
ilovesolo
